Indramayu, KN
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Tingkat Kecamatan Lelea menggelar rapat koordinasi kerja dan evaluasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) Tingkat Kecamatan Lelea tahun 2020 di Kantor Desa Taman Sari, Selasa (01/9/2020). Dengan mengangkat tema ‘Rapat Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Program Banggakencana ‘.
Camat Lelea Hatta Dirja, SSPT mengatakan, latar belakang pelaksanaan Rapat koordinasi dan evaluasi Banggakencana adalah sebagai tindak lanjut Pembangunan Keluarga, Stakeholder dan mitra kerja dalam mengevaluasi pelaksanaan program DPPKB selama satu tahun terakhir.
“Rapat koordinasi daerah program Banggakencana ini dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan dukungan komitmen baik dari internal DPPKB maupun pemangku kebijakan (stakeholders) dan mitra kerja kepada program Banggakencana,” kata Hatta.
Sedangkan tujuan khususnya adalah tersosialisasinya arah kebijakan program Banggakencana, tercapainya komitmen operasional dari mitra kerja dalam rangka pelaksanaan perkembangan program Banggakencana dan terjabarnya sinergitas rencana kerja program Banggakencana bersama mitra kerja.
Kemudian pemanfaatan data dan hasil penelitian guna meningkatkan pengelolaan program Banggakencana di Kecamatan Lelea yang diselaraskan kepada sasaran target tahun pertama 2020-2024.
DPPKB lanjut Hatta, mendukung dua agenda pembangunan/prioritas nasional yaitu meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing serta revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkokoh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter.
Dalam prioritas nasional meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, DPPKB memiliki peran yang sangat penting dalam pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan dengan penekanan pada penguatan koordinasi, kolaborasi dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten serta pemangku kepentingan dalam pengendalian penduduk serta tata kelola kependudukan.
“Kemudian peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan upaya promotif dan preventif yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi,” jelasnya.
Ketua DPPKB Tingkat Kecamatan yang membawai 11 Desa, Hj. Sri Mulyati, S.S.T., berharap peserta Rakor Banggakencana tingkat Kecamatan Lelea tahun 2020 mendapat banyak pemahaman yang berguna dan mampu diimplementasikan dalam pembangunan di wilayah masing-masing.
Sri Mulyati menambahkan, dalam rapat ini dibahas tentang strategi pelaksanaan Program Bangga Kencana di tengah situasi Pandemi Covid-19. Oleh karena itu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pengelola program agar bisa terus memberikan pelayanan pembangunan keluarga dan keluarga berencana kepada masyarakat meski dalam situasi seperti ini.
Setidaknya ada 2 (dua) strategi yang akan dilakukan DPPKB sebagai upaya percepatan pelaksanaan program selama wabah Covid-19.
Ia menambahkan dalam rapat koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan dan menyukseskan pengelolaan Kampung KB di Kecamatan Lelea.
Menurutnya, jika dilihat dari segi kuantitas, keberadaan Kampung KB sudah banyak dan tersebar di Daerah-daerah. Akan tetapi dari perspektif kualitas, pengelolaan Kampung KB masih belum optimal.
“Jadi secara umum kuantitas Kampung KB di Kec. Lelea sudah banyak, akan tetapi secara kualitas partisipasi lintas sektor perlu di tingkatkan,” ucapnya.
Sri menambahkan, dalam rangka menyukseskan Kampung KB tidak terbatas pada perancangan saja, tetapi juga bagaimana mengawal keberlangsungan program Kampung KB. Untuk itu diperlukan dukungan dan komitmen yang baik dari lintas sektor agar pengelolaan Kampung KB dapat menjadi lebih baik.
Kita ingin melalui rapat kordinasi ini terbangun sebuah komitmen bersama seluruh Bidan Desa se-Kecamatan Lelea.
“Insya Alloh 22 September DPPKB Kecamatan Lelea mengadakan Baksos kepada masyarakat, dengan dukungan Pos KB dan Bidan Desa se-Kecamatan Lelea memberikan dukungan dan kerjasamanya mengirim sasaran pada saat pelaksanaan nanti dalam rangka KB sedunia,” ujar Sri.
Untuk menginventarisir Ibu-ibu yang melahirkan dua bulan kebelakang, artinya 40 hari setelah persalinan memberikan data untuk diberikan inventarisir edukasi KIE agar calon akseptor, sedangkan KB IUDE dan Implan,” jelasnya.
(korankabarnusantara.co.id)
Komentar