BANDUNG, – Untuk menekan angka kemacetan di Kota Bandung, seperti yang sudah di programkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung cukup bagus dan menjadi unggulan sehingga beberapa daerah mengadopsi program tersebut. Namun tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan regulasi yang baik.
Pimpinan redaksi Pikiran Rakyat Noe Firman Rachmat mengatakan hal itu saat menjadi pembicara Focus Group Discussion (FGD) Pra NgoPi Bandung sesi ke-4 dengan tema “Infrastruktur dan Kemacetan”, yang digelar Bagian Humas Setda Pemot Bandung, di Hotel Grandia, Jalan Cihampelas, Selasa (3/11/2020)
Dikatakannya, berbagai program yang selama ini ada bahkan bagus-bagus, bahkan diadopsi beberapa daerah dan menjadi unggulan. Akan tetapi tidak begitu efektif di Kota Bandung, mungkin tidak ada sesuatu hal yang memaksa yaitu regulasi yang belum disiapkan dengan baik.
“Maka itu, dengan terinspirasi Kota lain, kami mendorong Pemkot Bandung untuk melakukan uji coba penerapan sistem ganjil genap mereduksi kemacetan di Kota lain. Maka perlu dicoba dengan regulasi baik, sebagaimana saya kutip dari pak soni regulasi yang jelas dan terukur serta konsisten. Regulasinya harus setingkat Perda supaya ada kekuatan hukumnya,” sarannya.
Lebih lanjut Noe Firman mengatakan, ada regulasi yang konsisten dan peraturan yang tegas, Kota Bandung memiliki peluang untuk menjadi kota yang lebih baik.
Sementara pegiat Media Sosial/ Aktivis sekaligus komunitas bike to work Windu Mulyana menjelaskan, ada beberapa upaya yang memungkinkan dapat menekan angka kemacetan. “Pengurangan jumlah kendaraan bermotor melalui kenaikan tarif parkir membatasi usia pakai kendaraan, subsidi BBM untuk angkutan umum, perbaiki dan perbaharui sistem angkutan umum dan electronic road pricing,” jelasnya. (Dan/Yat/FORMASNEWS.COM)
Komentar