Nuansarealitanews.com, Bandung Barat.-Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesi (PSI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Bro Marshall apresiasi Fraksi PSI DKI untuk menolak kenaikan gaji para anggota DPRD DKI hingga 4 kali lipat.
“Saya sangat prihatin dengan sikap para anggota DPRD DKI yang kurang memikirkan kondisi masyarakat sekarang ini”, ucap Marshall melalui pesan Whatsapp, Jumat (04/12/2020).
Bro Marshall juga meminta masyarakat terus awasi perkembangan masalah kenaikan anggaran gaji DPRD DKI, yang malah akan berdampak ke tiap daerah menuntut hal serupa.
“Dimasa pandemi Covid-19 seperti ini harusnya para Wakil Rakyat memikirkan bagaimana meringankan anggaran pemerintah yang notabene uang rakyat, bukan malah memikirkan bagaimana cara menikmati uang rakyat”, ketusnya.
Dilansir dari Kompas.com, Permasalahan kenaikan gaji DPRD DKI yang menuai kecaman dari fraksi PSI DKI.
Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar menyindir para anggota DPRD DKI Jakarta yang setuju dengan kenaikan rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota Dewan.
Dia menilai tak pantas anggota DPRD DKI meminta kenaikan anggaran RKT di saat gaji ASN Pemprov DKI Jakarta sendiri mengalami pemotongan.
“Jangankan masyarakat pada umumnya, ASN (Pemprov DKI) mendapat pemotongan gaji 50 persen,” kata Michael dalam konferensi pers video, Kamis (3/12/2020).
Michael mengatakan, begitu juga masyarakat umum yang kini terkena dampak krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Kata Michael, ada lebih kurang 190.000 warga DKI Jakarta yang terkena pemutusan hubungan kerja. Belum lagi 1,7 juta warga Jakarta yang mengalami pemotongan penghasilan.
Itulah sebabnya, kata Michael, sangat tidak pantas DPRD DKI malah mengajukan peningkatan anggaran RKT di masa sulit seperti ini.
“Kami melihat kenaikan tersebut tidaklah pantas dan juga di tengah kesulitan ekonomi,” kata Michael.
Diketahui sebelumnya, Michael menegaskan agar Fraksi PSI menolak rancangan anggaran RKT 2021 senilai Rp 888 miliar.
Rancangan anggaran RKT 2021 tersebut memberikan kesempatan setiap anggota dewan mengantongi penghasilan sampai dengan Rp 8,3 miliar per tahun, jika dirata-ratakan mencapai Rp 689 juta per bulan.
(Red. Dewa)
Komentar