CIREBON,- Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Tetep Abdul Latif, banyak irigasi dalam kondisi rusak yang berdampak terhadap produksi ketahanan pangan, khususnya padi.
Penegasan itu dikemukakan Tetep saat Komisi IV DPRD Jabar kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Sungai Cimanuk – Cisanggarung memonitor rencana pelaksanaan APBD Tahun 2021 di Cirebon, Kamis (4/2-2021).
Dengan demikian, kata Tetep, cukup wajar jika para petani mengeluhkan hasil produksi padi kurang maksimal. Ini karena kurang dan tidak maksimalnya suplai sumber daya air.
Menurut Tetep, anggaran untuk penanganan dan pemeliharaan jaringan irigasi sangat minim. Padahal, jaringan irigasi di bawah kewenangan Dinas SDA Provinsi Jawa Barat cukup banyak dan panjang yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Jabar.
“Namun, kata Tetep, melihat data kerusakan irigasi itu dengan alokasi anggaran yang minim sangat kurang mendukung berfungsinya jaringan irigasi secara maksimal”.
Bahkan, plot anggaran dari APBD Janar hanya bisa untuk memperbaiki satu atau dua irigasi saja. Itu pun tidak akan memungkinkan, kata Tetep pula seraya menyebutkan irigasi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
Ia menjelaskan, anggaran operasional pemeliharaan pun hanya ada di angka Rp. 2 miliar. Padahal jumlah irigasi di Jabar cukup banya. Tentu dengan anggaran sebesar itu dalam APBD tidak akan mencukupi.
“Saat ini, ucap Tetep, sudah musim hujan berpotensi dapat meluluhlantakkan konstruksi jaringan irigasi. Untuk itu, kita harus serius menuntaskan dan memiliki peta roadmap yang jelas”, jelasnya.
Tetep menjelaskan, untuk meningkatkan produksi pertanian, sebenarnya Komisi IV DPRD Jabar sudah mendorong agar anggaran untuk sektor irigasi dapat ditingkatkan guna mengatasi kerusakan dan pengembangan irigasi. Namun, tetap kurang mendapat perhatian dari Pemprov Jabar. (Elly Susanto/indoartnews.com)
Komentar