oleh

160 Pejabat Administrator dan Pengawasan Bandung Barat Dilantik

KAB. BANDUNG BARAT,- Sebanyak 160 pejabat administrator dan pengawasan Kab. Bandung Barat dilantik Plt (pelaksana tugas) Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan pada Rabu (07/7/21) secara virtual.

Simbolis pelantikan secara virtual dilaksanakan pada lima pejabat di Ballroom Lantai 4 Gedung B Komplek Perkantoran KBB-Ngamprah. Sedangkan yang lainnya mengikuti di kediamannya masing-masing.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB, Asep Ilyas melalui Kepala Bidang Pengembangan Karir, Agnes Virganty mengatakan, dari 182 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diajukan untuk rotasi, mutasi dan promosi ini, baru 160 orang yang sudah mendapat rekomendasi dari Kemendagri.

Baca Juga  Hengky Kurniawan Wacanakan Suntik Dana untuk Gerakan Pramuka

“Kita telah mendapat persetujuan tertulis dari Kemendagri berdasarkan surat nomor 821/4323/Otda/1 Juli 2021,” kata Agnes usai pelantikan di Ngamprah, Rabu (7/7/2021) dikutip PenaKu.ID jejaring Siberindo.co.

Surat tersebut, kata Agnes, mengenai perihal persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkup Pemda KBB.

Ia menuturkan, untuk pengangkatan dan pelantikan pejabat tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nonor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Salah satu klausulnya menyebutkan, untuk Pelaksana Tugas dilarang melakukan mutasi pegawai, dikecualikan apabila mendapat persetujuan Kemendagri.

Baca Juga  Ratusan Massa Buruh Menuntut Kenaikan Upah

“Dan persetujuan dari Kemendagrinya sudah ada, sehingga Pak Plt melaksanakan pengangkatan dan pelantikan,” tuturnya.

Ia menyampaikan, pelantikan kemungkinan akan ada lagi apabila pengajuan dari KBB yang dilayangkan Kemendagri sudah turun. Untuk saat ini, yang baru disetujui untuk tenaga pengawas berjumlah 107 orang dan tenaga administrator 53 orang pejabat eselon 3 A dan 3 B.

Baca Juga  KPK Kantongi Bukti Baru Usai Geledah Kantor Dinas di Bandung Barat

Sedangkan usulan untuk jabatan di lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, masih belum mendapat rekomendasi Kemendagri.

Pelantikan di tengah-tengah PPKM Darurat tersebut kata Agnes cukup beralasan. Untuk mengisi kekosongan jabatan di sejumlah perangkat daerah, lantaran ada yang masuk masa pensiun.

“Pelaksanaannya tetap ikuti prokes. Makanya secara virtual dan dibagi dua venue. Pak Plt di rumah dinas, simbolis di Ballroom, selebihnya di tempat masing-masing,” ujarnya.

 

**

News Feed