TASIKMALAYA – Anggota MPR RI, M. Hoerudin Amin dalam acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia pertama Ir. Soekarno menyebut bahwa urutan-urutan kelima sila dalam Pancasila disebutnya sebagai urutan sequential, bukan urutan prioritas.
Kendati demikian, masing-masing sila Pancasila itu merupakan satu kesatuan integral, yang satu sama lain saling mengandaikan dan saling mengunci.
Demikian disampaikannya dihadapan para tamu serta peserta sosialisasi di Gedung Serbaguna Desa Wandasari Kecamatan Bojong Gambir Kabupaten Tasikmalaya, Rabu 14 September 2022.
Menurutnya, kelima sila merupakan prinsip yang disebut dengan Panca Sila itu benar-benar merupakan maha karya bersama milik bangsa. Oleh karena setiap fase konseptualisasi Pancasila itu melibatkan partisipasi berbagai unsur dan golongan.
“Sekarang apakah Pemerintah tidak menganggap penting gerakan pembangunan kesadaran nilai panca sila? Padahal sejatinya itu merupakan karya pendahulu dalam perumusan dasar negara Indonesia merdeka dan disahkan sebagai rumusan pada masa persidangan pertama BPUPK pada 29 Mei-1 Juni 1945,” tanya anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Maka itu, Haerudin memandang jika memang ada, maka harus ada tahapan tahapan dan strategi dalam gerakan pembangunan kesadaran nilai panca sila diantaranya tahapan sosialisasi, propaganda, begitu pula tahapan ideologisasi.
“Tentu semua membutuhkan proyek besar pembangunan kesadaran Pancasila. Oleh karenanya membutuhkan pula pembuktian atas prilaku para pemimpin yang dinilai religius, humanis terpercaya juga pro keadilan,” tuturnya.
Pancasila adalah landasan idiil dalam menjalankan kehidupan nasional. Pancasila yang ditemukan formulasinya pada pembukaan UUD 1945, dikatakan Hoerudin adalah suatu pandangan atau nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkahlaku bersama dalam berbagai kehidupan nasional.
“Semakin terpahaminya Pancasila sebagai landasan idiil maka diharapkan mampu menjadi pengontrol tingkahlaku masyarakat,” beber legislator dari Dapil Jabar XI meliputi Kabupaten Garut, Kota serta Kabupaten Tasikmalaya.
Disamping itu, sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila juga memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Disinilah perlunya tetap menguatkan peran Pancasila sebagai paham, ideologi atau pandangan hidup.
“Badan Pusat Statistik pernah melakukan survey dan hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dari survey itu juga merekomendasikan solusi guna lebih memahami Pancasila dengan mensosialisasikannya lewat dunia pendidikan, perilaku pejabat negara sebagai anutan, dan melalui propaganda lainnya yakni ceramah agama, pemberian materi guru dan dosen akademisi,” terangnya.
Pada kesempatan itu, tampak hadir Kades Wandasari Endang Saefudin serta para tokoh masyarakat dan pemuda salah satunya tampak Tokoh Muda Tasik Selatan Ust Aang.
Dalam sambutannya, Kades Wandasari Endang Saefudin menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi empat pilar bagian dari pembangunan penyadaran dalam wawasan kebangsaan.
Bahkan, sambungnya tak ada perilaku pemimpin penyelenggara pemerintahan dan aparat penegak hukum yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. (Lj)
