BOGOR – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Ruhyat Nugraha mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa – Bali. Hal itu sehubungan masih tingginya angka persebaran dan korban meninggal akibat pandemi Covid-19 khususnya di Kabupaten Bogor.
“Tingkat persebaran pandemi ini sangat tinggi, untuk itu pembatasan skala regional dan mikro saya kira perlu diperhatikan kedepan. Jangan sampai libur idul adha ini menjadikan grafik semakin naik,” kata H. Ruhyat Nugraha saat pengawasan PPKM di sebelas titik, wilayah utara dan barat Kabupaten Bogor.
Berdasarkan pemantauan di lapangan, selain angka kematian terus meningkat, saat ini masyarakat sulit mendapatkan akses rumah sakit, oksigen dan lahan pemakaman. Sehingga opsi perpanjangan PPKM menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan sebagai solusi untuk mengendalikan situasi pandemi saat ini.
Masyarakat saat ini menyaksikan sendiri orang-orang terdekatnya menjadi korban. Bahkan fenomena ini menjadi shock therapy, dan menjadikan masyarakat kini diminta untuk lebih ketat menjalankan protokol kesehatan (Prokes).
Sementara itu, tenaga kesehatan (Nakes) memiliki peran yang sangat penting dalam melayani pasien khususnya yang terpapar virus Covid 19. Untuk itu, pihaknya minta agar Pemprov Jabar memprioritaskan bantuan Alat Perlindungan Diri (APD) bagi Nakes.
‘’Nakes harus mendapatkan perlindungan diri agar terhindar dari berbagai resiko penularan penyakit. Terlebih, saat ini Jawa Barat sedang mengalami peningkatan Covid 19 yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2020 lalu,’’ jelas wakil rakyat dari PPP ini.
Selain itu, resiko terpaparnya bagi Nakes tersebut potensinya sangat besar. Hingga kini sudah banyak nakes yang gugur dalam melaksanakan tugasnya merawat pasien yang terpapar virus. Sehingga, bantuan APD tersebut paling tidak mengurangi resiko besar dari terpapar Covid 19.
(Terasjabar.co)
