Nuansarealitanews.com, Bandung,- Beredarnya pemberitaan di beberapa media terkait statment Walikota Bandung yang tidak mewajibkan rapid test antigen kepada wisatawan, membuat geram para aktivis kesehatan yang tergabung di DPC Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bandung.
Sebagai Ketua, Muhammad Soleh yang akrab disapa Bung Soleh mengatakan kepada media Minggu, (20/12/2020), bahwa sampai dengan hari ini Kota Bandung masih dalam keadaan Zona Merah Covid-19 dan dalam penegakan kedisiplinan belum juga dapat menurunkan status Zona Merah tersebut.
“Menjadi sia-sia saat Walikota seharusnya menjadi orang yang dipercaya masyarakat justru mengabaikan rapid test antigen yang telah disediakan pemerintah pusat, lebih ironis lagi, karena alasan di belakangnya yaitu “lebih berabe” sebagaimana di kutip dari Koran Pikiran Rakyat (19/12)”, ungkapnya.
Sejauh ini DPC Pemuda Demokrat kota Bandung konsisten berpartisipasi dalam mencegah penyebaran pandemi Covid-19, penyemprotan disinfektan di 30 kecamatan tetap berjalan adalah komitmen nyata yang dilakukan DPC Pemuda Demokrat Bandung, Mengingat telah dikeluarkanya Keputusan Presiden no.7 tahun 2020 dimana Negara berupaya untuk menjaga kesehatan dan keutuhan masyarakatnya.
“Seiring sejalan seharusnya eksekutif di tingkatan masing-masing di daerahnya mendukung dan mengaplikasikan Kepres tersebut, dalam upaya penanggulangan terjadinya kluster baru selain memperketat dan penegakan ketertiban masyarakatnya seharusnya Walikota juga turut andil memperketat kunjungan wisatawan yang datang ke kota Bandung”, imbuhnya.
Jika berkaca ke belakang dimana kota bandung memiliki kluster libur panjang November lalu yang diakibatkan tidak diperketatnya kunjungan wisatawan ke bandung.
“Dengan adanya Rapid Tes Antigen kepada wisatawan bisa jadi salah satu cara menurunkan kedatangan wisatawan ke Bandung dan juga mengembalikan status zona merah kota Bandung ke status yang lebih baik, problematika covid di Kota Bandung hari ini masihlah belum dapat diselesaikan menyuluruh dan peningkatan kesadaran terhadap masyarakatnya sendiri masih rendah, sekarang walikota malah tidak wajibkan rapid test antigen”, tegasnya.
Kendati demikian Bung Soleh juga menanyakan 50 dewan legislative yang hari ini duduk di kursi Dewan, “fungsi dewan dalam undang-undang ada fungsi controlling, fungsi ini ditunjukan kepada pengawasan terhadap kerja eksekutif”.
“Dewan hari ini terkesan acuh terhadap kebijakan dan kerja eksekutif yang seenaknya, dalam Koran Pikiran Rakyat juga yang dipanggil hanya dandim dan kapolres tidak seluruh pimda yang mana kedepan kota bandung akan menghadapi gelombang libur panjang natal dan tahun baru”, ketusnya.
Kecaman ini disampaikan sebagai bentuk kepedullian terhadap kerja keras seluruh stakeholder yang terlibat dalam penangan covid.
“DPC Pemuda Demokrat Kota Bandung berterimakasih atas dedikasinya jangan sampai kerja keras para stakeholder ini dikotori oleh keputusan kurang bijak yang hari ini diputuskan oleh Walikota”, pungkasnya.
(Dewa)
Komentar