Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur menolak rencana impor beras untuk masyarakat Cianjur, karena persediaan berasnya melebihi dari kebutuhan warga.
Ketua Komisi B DPRD Cianjur, Sinta Dewi Yuniarti menyatakan, panen padi di Cianjur surplus, bahkan menjadi salah satu pemasok beras kebutuhan di Jawa Barat.
“Kami secara tegas menolak adanya wacana rencana impor beras, apalagi untuk warga Cianjur yang saat ini surplus,” kata Sinta pada wartawan, Kamis (25/3/2021).
Penolakan ini tentunya bukan tanpa alasan dan dampak yang akan ditimbulkan, Cianjur saat ini hasil panenya surplus, juga akan berdampak oada petani lokal.
Berdasarkam data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Cianjur, ungkap Sinta, produksi padi setara beras di Cianjur pada 2020 sebesar 370.520,15 ton. Bahkan, produktifitas tanaman padi di Cianjur mencapai 60,73 ton per hektar di tahun yang sama. Pada 2015, Cianjur memiliki lahan sawah irigasi seluas 46.305 hektar dan lahan sawah non irigasi seluas 19.384 hektar.
“Sebelum melalukan impor beras, alangkah baiknya dilakukan perhitungan secara cermat. Misalnya disesuaikan dengan kebutuhan beras nasional, jangan asal impor tanpa pertimbangan yang matang,” jelasnya.
Sinta memperkirakan, apabila pemerintah pusat memaksakam impor beras, akan sangat berdampak. Saat ini, baru saja wacana sudah beroengaruh pada harga gabah mengalami penurunan.
“Kami di Komisi B dan saya di fraksi PKS juga sangat tidak setuju dan berharap pemerintah membatalkan rencana ini, kita di fraksi PKS DPR RI juga sudah menyampaikan untuk membatalkan impor beras itu. Tapi gak tahu kekuatan kami masih sedikit di PKS, jadi kadang didenger kadang enggak,” pungkasnya.
Komentar