Kabupaten Karawang – Lembaga Swadaya Masyarakat Komisi Anti Mafia Peradilan dan Korupsi Republik Indonesia (LSM-KAMPAK RI) menyatakan pembangunan jembatan Walahar yang menghubungkan antar Kecamatan Klari dengan Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang pada Tahun 2019 mangkrak. Akibat Pembangnan Jembatan Walahar tersebut hingga kini tidak selesai dibangun diduga mengakibatkan kerugian masyarakat dan kerugian keuangan negara mencapai puluhan miliar rupiah .
Menurut Indra Pardede Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPn LSM KAMPAK RI Pembangunan jembatan Walahar yang dibangun oleh DPUPR Kabupaten Karawang dibiayai dari dana Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat pada tahun anggaran 2019 yang lalu, dengan nilai anggaran sebesar Rp 17.081.322.000. Pembangunan Jembatan Walahar dilakukan untuk mendukung perkembangan perekonomian masyarakat disekitarnya dan juga menciptakan konektivitas dengan Situ Cipule . Sebab Gubernur Jawa Bara Ridwan Kamil menilai Situ Cipule diketahui juga kerap menjadi venue dayung untuk perhelatan olahraga, baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Ujar Indra
Sekjen Dpn LSM KAMPAK RI menjelaskan pada Metrodua.com, Jumat(26/3),dirinya merasa prihatin melihat kondisi pelaksanaan pembangunan Jembatan Walahar jadi mangkrak. Kami menilai Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak serius mengawasi dan menangani pembangunan jembatan tersebut, terbukti pembangunan jembatan Walahar yang dikerjakan oleh pihak ketiga dari PT.Putra SHB Sejahtera jadi mangkrak. Sehingga masyarakat tidak bisa menikmati hasil dari pembangunan tersebut.
“Menurut hemat kami dari lembaga swadaya masyarakat KAMPAK RI , pemerintah Kabupaten Karawang belum siap membangun Jembatan Walahar itu. Kuat dugaan pembangunan jembatan Walahar itu tidak memiliki tenaga ahli khusus bidang jembatan, dan tenaga tehnik khusus. Selain tenaga ahli khusus kami menilai Pemkab Karawang belum mengantongi izin pembangunan Jembatan walahar dari Balai Besar Sungai Citarum (BBWS) dan izin dari Kementerian PUPR”.Tegas Indra
Lanjut Indra menambahkan , dengan mangkraknya pembangunan Jembatan Walahar yang menghubungkan akses jalan antar Kecamatan Klari dan Kecamatan Ciampel mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian , mereka tidak bisa menikmati hasil pembangunan itu untuk mendukung perputaran perekonomian warga pada masa pandemi Covid-19 yang masih melanda Republik ini. Dan akibat mangkraknya pembangunan Jembatan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami kerugian keuangan hingga sampai puluhan miliar rupiah.
Sementara perhatian pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan jembatan Walahar dengan menggunakan anggaran bantuan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 17.081.322.000 .untuk membangun 250 meter ke arah hulu dari Bendungan Walahar, Desa Walahar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.. Jembatan tersebut merupakan penghubung antara Kecamatan Klari dan Kecamatan Ciampel. Semula penghubung keduanya menggunakan Jembatan Bendungan Walahar dengan lebar 2,5 meter, yang merupakan peninggalan Hindia Belanda.
Informasinya Rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membangun Situ Cipule menjadi kawasan wisata. Pada tahun 2019 perencanaannya akan dibuat langsung oleh Guberbur Jabar ,Jembatan Walahar dibagun untuk menciptakan konektivitas dengan Situ Cipule juga untuk mendukung perkembangan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Karena Situ Cipule diketahui juga kerap menjadi venue dayung untuk perhelatan olahraga, baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
“Proses Pelaksanaan pembangunan Jembatan Walahar rencananya akan dikerjakan selama 180 hari mulai 26 Juni 2019 hingga 23 Desember 2019. Dan serah terima direncanakan pada 23 Desember 2019.
Kami dari LSM KAMPAK RI sudah resmi menyampaikan surat konfirmasi audiensi kepada pemerintah kabupaten Karawang khususnya Kepada Dinas PUPR selaku penanggung jawab teknis dan tembusannya sudah disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan Bupati Karawang. (LN/Metrodua.com)
Komentar