oleh

BP Perda DPRD Jabar Tanggapi Pandangan Gubernur Jabar Terhadap Ranperda Tentang Desa Wisata

BANDUNG – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Provinsi Jawa Barat menanggapi pandangan Gubernur Provinsi Jawa Barat terhadap rancangan peraturan tentang daerah desa wisata puji.

Ketua BP Perda DPRD Provinsi Jawa Barat H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos. mengatakan, apa yang menjadi pemikiran dan cita-cita dewan dalam hal merumuskan ranperda desa wisata telah memperoleh tanggapan positif dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Syukur alhamdulilllah apa yang menjadi pemikiran dan cita-cita dewan dalam hal merumuskan ranperda desa wisata telah memperoleh tanggapan positif dari saudara gubernur. Kami bergembira, karena ranperda desa wisata ini adalah bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional”, kata Achdar (Selasa, 27/7/2021).

Achdar berharap, berkembangnya dewa wisata di Jawa Barat dapat menimalisir kantong-kantong kemiskinan terutama di daerah yang potensial untuk dijadikan kawasan wisata.

“Desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keaslian baik dari segi sosial budaya, adat–istiadat, keseharian, arsitektur tradisional, struktur tata ruang desa yang disajikan dalam suatu bentuk integrasi komponen pariwisata antara lain seperti atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung. Berkembangnya sektor pariwisata diharapkan dapat menimalisir kantong-kantong kemiskinan terutama di daerah yang potensial untuk dijadikan kawasan wisata”, katanya.

Namun Achdar mengatakan, masih ada beberapa pandangan dari dewan terkait dengan gubernur soal desa wisata ini, diantaranya:

Bagaimana ranpeda ini dapat merusmuskan strategi untuk meningkatkan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut?

Ranperda ini merumuskan strategi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di sekita desa wisata. Dalam strategi penguatan kelembagaan desa wisata, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya, melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan desa wisata dan sumber daya manusia desa wisata. peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa wisata dilakukan terhadap pengelola desa wisata, pelaku usaha dan masyarakat di sekitar desa wisata. peningkatan kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan di bidang kepariwisataan, fasilitas penerapan program sertifikasi kompetensi bagi sumber daya manusia desa wisata, dan program lain yang diperlukan sesuai karater dan kondisi desa wisata. melalui ranperda ini diharapkan pemerintah provinsi memiliki payung hukum yang memadai untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan desa wisata, yang pada akhirnya dapat meningkat kesejahteraan masyarakat desa dengan adanya lapangan kerja dan lapangan usaha baru.

Baca Juga  Ini Fokus Utama Akan Dilakukan Dani Ramdan Usai Dilantik Jadi Pj. Bupati Bekasi

Bagaimana ranperda dapat memastikan bahwa peran pemerintah daerah provinsi untuk mefasilitasi peran desa wisata di daerah kab/kota dapat berlangsung secara optimal, demikian pula dalam memfasilitasi pelestarian kampung adat yang tersebar di Jawa Barat, sebagai salah satu daya tarik desa wisata  di jawa barat?

Ranperda ini memberikan pedoman untuk pembangunan dan pengelolaan desa wisata. namun, ketentuan yang menjadi arah kebijakan utama untuk memastikan peran pemerintah provinsi dalam pengembangan desa wisata ada pada ketentuan mengenai strategi pemberdayaan desa wisata. ranperda ini menetapkan 5  (lima) strategi pemberdayaan desa wisata, meliputi: 1) penguatan kelembagaan desa wisata; 2) penyediaan infrastruktur, terutama akses jalan, prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, serta moda transportasi; 3) penelitian dan pengembangan; 4) promosi dan informasi secara nasional  dan internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan 5) pengembangan kerjasama kemitraan. selain  strategi  pemberdayaan tersebut, ranperda ini juga mengamanatkan kepada  pemerintah provinsi untuk dapat memberikan penghargaan kepada desa wisata yang memiliki kinerja kepariwisataan yang baik, dengan mempertimbankan kontribusi desa wisata terhadap pengembangan budaya tradisional dan pemeliharaan kelestarian alam dan perlindungan lingkungan hidup. mengenai  fasilitasi   pelestarian kampung adat, ranperda ini memang dirancang  dengan  salah  satu orientasinya  adalah pelestarian budaya. selain basis wisata sumber daya alam dan hasil buatan manusia, desa wisata diselenggarakan dengan basis budaya dalam bentuk daya tarik atas tradisi budaya dan kearifan lokal.  ranperda menguraikan 8 (delapan) bentuk daya tarik berbasis budaya untuk desa wisata, yang berkaitan dengan ciri khas dan potensi kampung adat yang ada di provinsi jawa barat. selain itu, kelompok masyarakat hukum adat dapat menjadi subjek yang melakukan pencanangan dan pengelolaan desa wisata.

Baca Juga  Bupati Indramayu Lounching Distribusi Bantuan Sosial Warga Terdampak PPKM Darurat

Mohon penjelasan bagaimana ranperda ini dapat mensinergikan hal tersebut sebagai upaya kemandirian ekonomi terutama dalam pemulihan ekonomi dalam pandemi covid-19 ini?

Mengenai pengembangan industri pariwisata desa wisata dan sinergi desa wisata dengan pengusaha besar dan UMKM, salah satu tujuan dari ranperda ini memang memberdayakan perekonomian dan penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar desa wisata. ranperda ini telah mengatur strategi pengembangan kerjasama kemitraan desa wisata, dengan nama pemerintah provinsi akan berperan menghubungkan pengelola desa wisata dengan jejaring usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. ranperda ini mengupayakan desa wisata agar dapat memiliki dampak langsung, terutama dari segi ekonomi, kepada   masyarakat   sekitar. oleh karena itu, ranperda ini mengatur bahwa masyarakat sekitar memiliki hak untuk berpartisipasi baik dalam pembangunan, mempromosikan, pengelolaan, maupun pemberdayaan desa wisata. masyarakat sekitar memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dan/atau nilai tambah atas pembangunan, pengelolaan, dan pemberdayaan desa wisata.

Apakah penomoran dalam ranperda ini telah mengamanatkan peran dan sinergitas antar sektor yang dapat mendukung penguatan dan pengembangan desa wisata, mulai dari pemetaan data potensi desa wisata dipadukan dengan dukungan ke objek daya tarik wisata unggulan yang ada di jawa barat dan penguatan desa digital?

Mengenai peran dan sinergi antar sektor dalam pengembangan desa wisata, ranperda berupaya memetakan segitiga sinergi antara desa wisata (masyarakat), pemerintah, dan dunia usaha. pemerintah provinsi akan berperan menjadi motor pendorong sinergi desa wisata dengan cara menghubungkan desa wisata dengan pengusaha mikro, kecil, menengah dan besar. menguhubungkan desa wisata dengan jejaring usaha kepariwisataan pada level provinsi, nasional, dan internasional, serta mempromosikan desa wisata tersebut pada level nasional dan internasional. selain itu, pemerintah provinsi juga berperan melakukan penelitian dan pengembangan untuk mengidentifikasi potensi teknologi baru yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat desa wisata. pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota berperan pula dalam memberdayakan desa wisata untuk mampu mengadakan dan mengelola portal informasi digital agar desa wisata dapat dipasarkan secara online.

Baca Juga  Enam Tahun Molor, Rest Area Citarum Diwacanakan Bakal Dibuka

Bagaimana korelasi antar kebijakan yang telah ditetapkan dengan ranperda ini?

Proses perancangan ranperda ini telah melalui analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan terkait pada tingkat pusat maupun daerah, termasuk pada perda no. 8 tahun 2008 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dan perda no. 15 tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi jawa barat tahun 2015-2025. hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar pembentukan ranperda ini harmonis dan tidak menimbulkan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hubungannya dengan perda no. 8 tahun 2008 yang mengatur penyelenggaraan kepariwisataan secara umum, ranperda ini diharapkan dapat menjadi  ketentuan khusus (lex specialis) yang mengatur mengenai   desa wisata mengingat perda no. 8 tahun 2008 belum mengatur materi muatan  tersebut. meski demikian, ketentuan pada ranperda ini dibuat sejalan dengan tujuan, asas dan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan pada perda no. 8 tahun 2008. dalam hal terdapat rencana perubahan terhadap perda No. 8 tahun 2008, perubahan  tersebut dapat dilakukan secara independen dari ranperda ini. persoalan desa wisata memiliki keunikan dan kemendesakan tersendiri yang menimbulkan kebutuhan pengaturan hukum tersendiri sebagaimana  dilakukan  di beberapa daerah provinsi lain. namun, sebagai sub sistem dari penyelenggaraan kepariwisataan umum, ranperda ini memuat arah kebijakan pemberdayaan desa wisata yang sejalan dengan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan secara umum. dalam hubungannya dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan, peraturan pemerintah no. 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional telah menetapkan strategi pengebangan sumber daya lokal melalui desa wisata. provinsi jawa barat sendiri melalui perda no. 15 tahun 2015 tentang rencana induk  pembangunan kepariwisataan provinsi telah memetakan potensi dan merencanakan pengembangan desa wisata di berbagai lokasi di provinsi jawa barat. ranperda ini berupaya untuk memberikan payung hukum sebagai landasan untuk memperkuat pelaksanaan dari rencana induk kepariwisataan tersebut.

(Terasjabar.co)

News Feed