GARUT – Bupati Garut Rudy Gunawan meluapkan kemarahannya pada seluruh Kepala Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Garut, gara-gara penyusunan APBD 2021 melebihi waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12.
“ Harusnya, maksimal minggu kedua bulan Juli 2020 harus sudah menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD. Tapi hingga saat ini belum menyerahkan,” kata Rudy saat apel gabungan di lapangan Setda, Senin (10/8/2020).
“Ini peringatan lisan. Saya melihat hanya ada Kepala SKPD 5 persen yang serius, sisanya 95 persen tidak serius untuk menyusun anggaran yang berkualitas. Kesungguhan kepala SKPD meneliti dengan teliti-telitinya itu hanya 5 persen sementara 95 persennya masa bodoh dan hanya menikmati jabatan dengan TKD Rp20 juta per bulan. Mungkin yang bekerja hanya TKK saja, sementara yang mempunyai kedudukan sebagai pejabat pengelola teknis kegiatan bisanya hanya copy paste terhadap masa lalu. Sangat tidak ada inovasi,” tegas Bupati Garut.
Rudy mengatakan, jika kepala Dinas dan sekretarisnya tidak mampu membuat laporan, agar mereka mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya.
“Kalian kepala dinas dan sekretaris, jika tidak mampu untuk membuat laporan, silahkan mundur letakkan jabatan, jangan hanya bicara jabatan-jabatan terus. Saya minta serius kepada semuanya, harusnya Kepala SKPD, Sekdis dan Kepala Bidang jangan merepotkan saya. Ini malah terus merepotkan saya. Terkait rotasi mutasipun, sekarang saya tidak akan mendengar dari SKPD, lebih baik saya mendengar dari Inspektorat. Saya curiga, ada-apa Kepala SKPD dengan orang-orang yang dipromosikan,” tandas Rudy.
Bupati juga mengingatkan para kepala SKPD harus menjadi pegawai yang profesional, “sebab memproses percepat pembangunan ini adalah untuk kepentingan rakyat Kabupaten Garut. Berpihaklah kepada kepentingan masyarakat, jangan jadi birokrat yang bisanya menghambur-hamburkan anggaran,” pungkasnya. (Restu Fauzi/inilahnews.com)
Komentar