KAB. BANDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung dan DPRD Kab. Bandung sepakat menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS ) Tahun Anggaran 2021. Anggaran tersebut diprioritaskan, untuk penanganan dampak Covid 19.
Demikian dikatakan Bupati Bandung, Dadang M Naser “APBD tahun 2021, selain diorientasikan untuk penanganan dampak Covid 19, juga untuk kesehatan hingga pendidikan,” jelasnya usai mengikuti Rapat Paripurna Penandatanganan pengesahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 dan Persetujuan beberapa buah Raperda di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Jawa Barat, Selasa (13/10/2020).
Meskipun diprioritaskan untuk penanganan dampak Pandemi Copid 19, tetapi anggaran tersebut tidak dalam kondisi refocusing.
“Karena sudah dirancang. Kalau dulu, kan tidak disiapkan untuk Covid 19 makanya di refocusing. Anggaran ini untuk refocusing dulu, nanti kalau anggarannya tersedia dan ada tambahan, baru ada kebijakan-kebijakan lain,” ujarnya.
Terkait pendidikan, pihaknya akan berupaya untuk mengaplikasikan revolusi industri 4.0. Menurut Dadang, di Kabupaten Bandung ada 60 desa yang blank spot atau sulit mendapat sinyal. Dirinya akan mencoba bagaimana pendidikan tatap muka, karena sudah cukup lama pendidikan virtual berjalan.
“Virtual juga kan belum merata. Virtualnya harus merata di bidang pendidikan. Disini ada 60 desa yang blank spot atau tidak ada sinyal, itu harus diperbaiki,” tutur Dadang.
Selain pendidikan, Dadang juga berupaya melakukan penanganan ekonomi, salah satunya adalah secara online. Dadang mengungkapkan UMKM sangat terpuruk akibat terdampak Covid 19. Selain itu, Dadang juga berupaya dalam penanganan miskin baru (misbar).
“Kita masih punya pendapatan asli daerah yaitu dari pendapatan pajak daerah. Misalnya dari PBB yang ada program diskonnya,” pungkas Dadang.(nk/dialogpublik.com)
Komentar