BANDUNG – Akhirnya Mudirul Am Pesantren Persatuan Islam (PPI) Pajagalan Bandung, KH. Dedeng Rosyidin, M.Ag resmi melantik dan mengukuhkan Deni Saeful Bukhori dirangkai secara sembolis penyematan PIN sebagai tanda Deni menahkodai Ikatan Keluarga Alumni (IKA) PPI Bandung selama kurun waktu 3 tahun ke depan dengan dibantu oleh sebanyak 8 Bidang serta 22 divisi.
Seperti diinformasikan sebelumnya, Deni Saeful Bukhari terpilih menjadi Ketua IKA-PPI setelah melalui proses Musyawarah Nasional (Munas) IKAPPI yang berlangsung pada 11 April yang lalu.
Proses pelantikan Kepengurusan IKA-PPI mada jihad 2021-2024 dan Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) yang mengusung tema “Menegaskan Peran, Meluaskan Kiprah IKA-PPI Pajagalan Bandung untuk Agama dan Bangsa” digelar di Hotel Savoy Homann Bandung, Sabtu (29/5/2021).
Dalam sambutan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang diwakili Kabag Bina Mental Spiritual Kesejahteraan Rakyat Setda Jabar, Dr. H. M. Supriadi sekaligus juga membuka secara resmi acara menandaskan bahwa Jawa Barat membutuhkan kolaborasi serta menjalin sinergitas kerjasama dengan setiap elemen masyarakat. Antara pemerintah, masyarakat atau komunitas, pihak akademis, dunia usaha, serta media massa.
Posisi pesantren beserta alumninya berada pada sebuah tatanan komunitas yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ataupun gagasan untuk pembangunan Jawa Barat terlebih untuk Jabar Juara Lahir Batin.
“Peranan pesantren beserta elemen alumni di dalamnya merupakan hal tak terpisahkan dalam pembangunan mental dan spiritual. Maka dari itu keberadaannya dibutuhkan sebagai penyokong pembangunan berbasis karakter. Jabar sendiri memiliki pondok pesantren terbanyak diantara provinsi lainnya, ini merupakan modal besar dalam saling memajukan dan berkontribusi nyata agar pembangunan dan peningkatan kualitas SDM di Jabar dapat sesuai harapan selaras dengan program Jabar Juara Lahir Batin,” pesan Emil sapaan akrab gubernur yang dibacakan Supriadi.
Menurutnya, pesantren serta alumni harus kuat dan mandiri baik secara ekonomi maupun penunjang sarana lainnya. Bahkan, sambungnya, keberadaannya kini ditopang dengan perda pesantren sebuah regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan serta hal-hal menyangkut pesantren.
“Kini Pemprov Jabar tengah menggalakkan program digitalisasi dakwah. Bahkan beberapa da’i atau ustadz dan ustadzah berasal dari Persis telah berhasil memposisikan dan salahsatunya Ustadzah Bunda Imas Karyamah,” ungkapnya seraya menegaskan kolaborasi pentahelix adalah pola yang dibangun gubernur dan pesantren bagian tak terpisahkan dalam menjalin kemitraan bersama Pemprov Jabar.
Tampak hadir pada kesempatan itu Mudir Am PPI No 1 Bandung, KH. Dedeng Rosyidin,. M.Ag, PMA Bidang Kelembagaan, Dr. Latief Awaluddin, Anggota DPRD Jawa Barat, H. Arif Hamid Rahman, SH, Ketua MUI Jawa Barat, Iman Setiadi Latief, serta tamu undangan lainnya yang didominasi alumni.
Sedang dipaparkan PMA Bidang Kelembagaan, Dr. Latief Awaluddin, alumni Pesantren Persatuan Islam (PPI) Pajagalan Bandung yang tergabung dalam IKA-PPI merupakan starting point dalam mewadahi segenap alumnus PPI Bandung dalam ikatan yang resmi. Walaupun diakuinya, sebelumnya terdapat wadah atau ikatan yang terbentuk namun skalanya hanya per-angkatan.
Sementara itu, Arif Hamid Rahman, SH yang juga Dewan Penasehat IKA-PPI mengharapkan antar pengurus dapat membangun kesepahaman program agar terwujud produktifitas dan efektifitas kerja.
“Basis keilmuan di pesantren takkan terlepaskan dari program yang dicanangkan IKA PPI ke depan. Terlebih membangun serta merangkul segala potensi alumni yang ada kini. Sebab diakui potensi alumni sangat besar dengan perbedaan profesi dan keahlian. Maka itu baiknya segera untuk merangkul agar IKA PPI sebagai wadah alumni dapat berjalan maksimal,” harap anggota Komisi I ini.
Bukan hanya itu, ditambahkan alumnus PPI angkatan 1995 ini, alumni PPI Bandung tidak sedikit yang berkiprah dan mengelola pesantren maka program Pesantren Juara adalah hal yang mungkin dapat disinergiskan dengan pemerintah daerah.
Dituturkan Arif yang ikut mendorong lahirnya Perda Pesantren menjelaskan Perda provinsi tentang pesantren adalah yang pertama di Indonesia, lahir di Jawa Barat. Perda itu lahir tepat tanggal 1 Februari 2021 di ruang rapat paripurna DPRD Jabar. Perda Pesantren yang lengkapnya bernama Peraturan Daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, lahir sebagai turunan peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Pesantren Republik Indonesia No. 18 tahun 2019. Menurutnya, dengan adanya Perda itu, Pesantren di Jawa Barat memiliki payung hukum yang kuat.
“Jadi semacam memiliki tenaga lebih untuk pesantren agar lebih berkualitas dan berdaya sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan. Selama ini intervensi provinsi terhadap pesantren hanya berupa bantuan sekedarnya melalui Yanbangos, karena memang tidak memiliki payung hukum untuk membantu lebih besar dan lebih luas lagi secara formal,” ujarnya disela acara pelantikan dan Musyker IKA-PPI Bandung.
Dengan adanya Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, sambungnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk memfasilitasi segala upaya pesantren dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam hal pendanaan.
“Seperti sebelumnya waktu saya melakukan kunjungan kerja ke Pesantren Rancabango dibawah asuhan KH. Aceng Zakaria yang juga Ketua Umum PP Persis, kami mendapati masukan terkait kebutuhan adanya klinik kesehatan serta koperasi pesantren sehingga kedua pasal itu masuk dalam Perda Pesantren yang kini sudah berjalan,” pungkasnya.
Muskernas dan pelantikan ini sebagai ikhtiar untuk memastikan soliditas, bahkan kualitas alumni PPI Pajagalan Bandung yang sejalan dengan cita-cita dan kiprah para pendiri dan tokoh-tokoh pendahulu Persis yang mengambil andil untuk kemurnian agama dan kemajuan bangsa Indonesia.
Pesantren Pajagalan Bandung merupakan cikal bakal dari lahirnya ratusan pesantren Persis di Indonesia. Tidak hanya itu, pesantren ini pun menjadi madrasah utama lahirnya para ulama dan pendidik yang mengabdi serta mengembangkan dakwah Islam di Tanah Air selepas menyelesaikan pendidikannya. (Red)
