BEKASI- Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengenai perbaikan Jalan Cikarang-Cibarusah dikritisi anggota DPRD Kabupaten Bekasi Budiyanto.
Menurut Legislator dari Fraksi PKS Budiyanto, Kabupaten Bekasi seharusnya mendapat prioritas lebih baik dalam perbaikan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan. Apalagi dengan pemasukan pajak kendaraan bermotor yang cukup besar hingga lebih dari Rp1,9 triliun.
“Pajak kendaraan bermotor kita tercatat Rp.1.953.888.610.000 (Tahun 2020),” ujar Budiyanto, Selasa (16/2/2021).
Dalam konteks politik anggaran, kata Budiyanto, seharusnya ada take and give antara Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bekasi. Sementara dengan pendapatan pajak yang cukup besar tersebut, Kabupaten Bekasi hanya mendapatkan bagi hasil senilai Rp871 miliar.
“Artinya apa? ada 1,1 triliunan lagi uang kita yang masih ibaratnya aman,” ucapnya.
Selain itu, lanjut Budiyanto, dari data yang ia ketahui pada 7 Januari 2021 ini, bantuan keuangan yang diberikan oleh Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten Bekasi hanya mencapai Rp170 miliar.
Masih menurut Budiyanto, jika melihat pentingnya perbaikan Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemprov sebaiknya tidak perlu menunggu usulan dari Kabupaten Bekasi. Pasalnya, jalan tersebut adalah jalan provinsi yang sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Harusnya lihat dong sejauh mana urgensitasnya, vitalitasnya jalan ini. Jalan ini kan betul-betul jalan arteri kawasan industri. Kawasan industri kita adalah terbesar di Asia Tenggara, artinya 40 persen ekspor Indonesia itu dari Cikarang,” tandasnya.(Sigit/beritapembaruan.com)
Komentar